Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Pembangunan Gerai KMP Disorot, TTI: Berpotensi Langgar Perpres 12/2021
    Polkum | 7 bulan lalu
    Pembangunan Gerai KMP Disorot, TTI: Berpotensi Langgar Perpres 12/2021

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

  • Dana Rp32,179 Miliar untuk Instansi Vertikal APBA 2025, TTI Soroti Potensi Pelanggaran
    Aceh | 1 tahun lalu
    Dana Rp32,179 Miliar untuk Instansi Vertikal APBA 2025, TTI Soroti Potensi Pelanggaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. 

  • RUPSLB Cabut Kewenangan Hendra Supardi PLT Dirut BAS, Pakar Hukum Soroti Potensi Pelanggaran dan Pidana
    Berita | 1 tahun lalu
    RUPSLB Cabut Kewenangan Hendra Supardi PLT Dirut BAS, Pakar Hukum Soroti Potensi Pelanggaran dan Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perubahan Plt Dirut sebuah bank nasional pascarapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025 memantik analisis hukum dari kalangan ahli. 

  • Lawan Arus Sering Disepelekan, Pelanggaran Lalu Lintas Berisiko Tinggi
    Hankam | 1 tahun lalu
    Lawan Arus Sering Disepelekan, Pelanggaran Lalu Lintas Berisiko Tinggi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Melawan arus lalu lintas menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya. Meski dianggap sepele oleh sebagian orang, tindakan ini memiliki potensi kecelakaan yang besar dan membahayakan banyak pihak.

  • Bawaslu Luncurkan IKP 2024, Deteksi Dini Terhadap Potensi Pelanggaran
    Nasional | 3 tahun lalu
    Bawaslu Luncurkan IKP 2024, Deteksi Dini Terhadap Potensi Pelanggaran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.